Komisi XII DPR RI mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap Pertamina menjadi salah satu pemicu utama terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan sektor energi, khususnya yang melibatkan perusahaan minyak dan gas negara ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi XII DPR, Meitri Citra Wardani, yang menyatakan keprihatinannya terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang tengah menyeret Pertamina dan anak perusahaannya.
Lemahnya Pengawasan Jadi Pintu Masuk Korupsi
Menurut Meitri, pengawasan yang kurang ketat terhadap operasional Pertamina membuka ruang bagi potensi terjadinya manipulasi, kolusi, dan nepotisme. Ia menilai bahwa meskipun Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2021 yang mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri bertujuan baik, namun tanpa pengawasan yang optimal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), aturan tersebut menjadi tidak efektif.
“Lemahnya pengawasan dari pemerintah dan pengelola di Pertamina menjadi salah satu pemicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Tanpa ada pengawasan yang tegas, oknum-oknum di perusahaan negara ini merasa aman untuk melakukan tindakan koruptif,” ujar Meitri dalam rapat dengan Komisi XII.
Meitri juga menyoroti adanya praktik manipulasi data, pengaturan tender, dan intervensi dari pihak-pihak di luar perusahaan yang mempengaruhi keputusan di dalam Pertamina. Hal ini memperburuk citra dan manajemen perusahaan, yang seharusnya bisa lebih transparan dan akuntabel.
Penetapan Tersangka Korupsi di Pertamina
Kondisi ini semakin diperparah dengan terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina yang bertugas mengelola distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pada awal 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Anggota Komisi XII DPR, Totok Daryanto, menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan kasus ini dan menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa pelaku korupsi mendapat sanksi yang setimpal.
“Kami akan segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk membahas lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini. Kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan memberi efek jera kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi,” ujar Totok.
Reformasi Tata Kelola Pertamina Diharapkan Segera Terwujud
Komisi XII DPR berharap kasus ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi tata kelola yang lebih baik di Pertamina dan seluruh anak perusahaan BUMN sektor energi. Reformasi yang diharapkan meliputi peningkatan pengawasan internal, transparansi dalam setiap proses, serta penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang lebih ketat.
“Kami mendukung langkah pemerintah yang telah berhasil mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara hingga mencapai ratusan triliun. Ini adalah langkah besar untuk menegakkan keadilan dan memastikan pengelolaan energi negara berjalan dengan baik,” ujar Meitri.
Ia juga berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sektor energi, baik di dalam maupun luar Pertamina, dapat meningkatkan pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Tindak Lanjut dan Harapan Ke Depan
Meitri menegaskan, Komisi XII DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Pertamina, untuk memastikan bahwa pengawasan yang lebih ketat dapat diterapkan. Komisi XII juga akan mengusulkan agar ada pembenahan dalam regulasi dan sistem manajerial yang ada di Pertamina untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Dengan adanya proses hukum yang sedang berlangsung dan perhatian yang lebih besar terhadap pengawasan internal, diharapkan Pertamina dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai pengelola sumber daya energi nasional dengan lebih transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Penutup
Kasus korupsi di Pertamina ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang efektif dalam mengelola perusahaan negara yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Diharapkan dengan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, kejadian serupa tidak akan terulang dan sektor energi nasional dapat dikelola dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.